Antara Marhaenisme Dan Marxisme (Sayuti Melik)

Aug 19,2018

Marhaenisme dan Bung Karno adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Marhaenisme sangat identik dengan Bung Karno. Ideologi ini digagas oleh

Bung Karno yang menaruh perhatian lebih pada nasib rakyat kecil Indonesia. Namun sayang, Marhaenisme runtuh seiring dengan runtunya kekuasaan Sukarno. Marhaenisme pasca Nawaksara tidak menemukan bentuknya yang sejati karena ruh Marxismenya sudah dicabut oleh pemerintah Orde Baru.

Sebenarnya marhaenisme sendiri memiliki banyak penafsiran. Marhaenisme telah melahirkan banyak penafsir; seperti Sarmidi Mgunsarkoro (Inti Marhaenisme dan politik Marhaenisme; Penjelasan Marhaenisme), Sayuti Melik (Antara Marhaenisme dan Marxisme , dan Sumbangan-sumbangan pikiran mengenai Marhaenisme), Ali Sastroamidjojo (Bulatkanlah Front Marhaenis dalam ideologinya dan Organisasinya), Ali Sastroamidjojo dan Soewirjo (Kaum Marhaen dan Pembangunan), Sitor Situmorang (Marhaenisme dan Kebudayaan Indonesia), Asmara Hadi (Aneka Marhaneisme-Marxisme , Rintisan ke Marhaenisme ajaran Bung Karno, dan Sembilan Tesis Marhaenisme dan Penjelasan Singkatnya), Roeslan Abdulgani (Sosialisme Indonesia, JK Tumakaka (Sosialisme Indonesia), dan Sunawar Sukowati (Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Essensalia Marhaenisme). Tetapi di tulisan saya ini saya hanya menggunakan sedikit sumber. Semoga cukup untuk mengupas marhaenisme Bung Karno.

Marhaenisme adalah ideologi politik Sukarno yang memiliki konsep dasar marxis. Sukarno mengatakan bahwa untuk menmpelajari Marhaenisme haruslah memahanmi marxisme terlebih dahulu. Ideologi ini merupakan sosialisme Indonesia dalam praktik. Istilah Marhaenisme dan Marhaen disebut-sebut dalam pidato Sukarno sebagai Ketua PNI yang didirikan pada tahun 1927, tetapi bisa dikatan secara resmi istilah Marhaen itu memperoleh definisi saat Sukarno membacakan pledoinya yang berjudul “Indonesia Menggugat” di pengadilan tinggi kolonial Bandung tahun 1930[iii]. Pidato itu lebih layak disebut orasi dari pada pledoi karena Soekarno menyampaikannya dengan berapi-api.

Marhaen adalah mereka yang dieksploitasi oleh karena tidak menguasai faktor produksi. Marhaen adalah kemiskinan itu sendiri. Dewasa ini kemiskinan banyak dibicarakan, bahkan tak jarang menjadi janji manis politisi saat berkampanye. Dalam konsep Marhaenisme kemiskinan itu adalah masalah riil yang harus dibela dan diperjuangkan. Marhaenisme memiliki sifat yang revolusioner dalam mencapai tujuan. Konsepsi marhaenisme menghendaki suatu negara yang dipimpin oleh kaum marhaen. Suatu negara yang dipimpin oleh borjuis tak ada bedanya dengan penjajahan itu sendiri. Marhaenisme pada dasarnya adalah kehidupan ekonomi substansional manusia.

Sosio-nasionalisme

Sosio-nasionalisme adalah sub bagian dari konsep marhaenisme. Sosio-nasionalisme merujuk kepada nasionalisme yang tumbuh dengan melihat keadaan riil rakyat. Nasionalisme ini tumbuh ketika melihat rakyat yang melarat dan bertekad untuk memperbaikinya. Sosio-nasionalisme mengalir seiring dengan kebencian terhadap kapitalisme. Jadi, sosio-nasionalisme menurut saya adalah nasionalisme yang bersifat sosialisme Indonesia. Sosio-nasionalisme bukanlah nasionalisme ala Barat, bukanlah nasionalisme yang tumbuh diatas penderitaan orang lain. Sosio-nasionlaisme adalah nasionalisme yang mencari keselamatan bersama, nasionalisme yang mencari kesejahteraan bersama, maka dari itu sosio-nasionalisme menentang habis-habisan kapitalisme yang bersifat individualistik.

Sebetulnya Soekarno sudah berulang kali mengatakan bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi yang menuju pada sosialisme, menuju dunia baru, yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi negara atas negara. Nasionalisme marhaen haruslah sosio-demokrasi. Nasionalisme marhaen adalah ketika hati kita bergetar dan teriris melihat rakyat kelaparan, yang menangis melihat kaum miskin kota termarjinalkan, yang marah ketika banyak perusahaan asing menguasai Indonesia, yang menggerutu melihat kekayaan alam Indonesia di eksploitasi oleh bangsa asing.

Sosio-demokrasi

Sosio demokrasi merupakan bagian yang terpenting pula dalam marhaenisme. Sosio-demokrasi mengedepankan demokrasi yang berdasar kepentingan rakyat. Demokrasi yang berjalan di negara Perancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda bukanlah sosio-demokrasi karena di negara-negara tersebut demokrasi dijalankan untuk kepentingan kaum borjuis saja. Demokrasi yang semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita Marhaenisme. Demokrasi sejatinya adalah tentang suara rakyat dan bagaimana melaksankan amanat itu. Ketika demokrasi dijalankan berdasarkan kepentingan salah satu golongan, maka demokrasi tersebut sudah kehilangan ruhnya. Sosio-demokrasi timbul dari sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme menjadi dua penyangga marhaenisme. Menurut Soekarno, keduanya adalah hal yang mutlak yang harus ada untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sosio-demokrasi menolak demokrasi parlementer ala negara barat. Demokrasi parlementer memang meberi hak yang sama kepada setiap warganya untuk memilih dan dipilih, tetapi karena si borjuis yang memiliki modal untuk kampanye, maka si proletar tetaplah miskin, tetaplah sakit perutnya karena tidak bisa membeli makanan. Demokrasi yang demikian tidak sesuai dengan cita-cita marhaenisme. Maka dari itu dalam sosio-demokrasi haruslah diiringi dengan demokrasi-politik dan demokrasi-ekonomi. Demokrasi politik berarti semua orang memiliki hak yang sama dalam bidang politik, demokrasi ekonomi berarti semua orang memiliki hak yang sama dan harta benda yang sama atau dalam arti yang luas memiliki kemakmuran, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga dengan demikian demokrasi tidak lagi milik mereka yang memiliki modal saja, namun milik semua orang.

Marhaenisme adalah suatu gerakan yang revolusioner. Sekali lagi, bisa dibilang bahwa marhaenisme adalah Marxisme ala Soekarno yang sudah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya kehidupan manusia adalah kehidupan seorang marhaen sejak zaman dahulu kala. Ketika manusia hidup di zaman purba (pra aksara) mereka mencari makan untuk dirinya sendiri, memiliki alat sendiri, dan hidup untuk dirinya sendiri, mereka tidak bekerja untuk orang lain ataupun memperkerjakan orang lain. Kehidupan manusia purba adalah kehidupan marhaen awal. Dalam mencapai cita-cita marhaen haruslah dibentuk suatu massa aksi yang revolusioner. Dalam hal ini, menurut Soekarno buruh dan pekerja berada digarda terdepan. Mengapa buruh dan pekerja? Buruh dan pekerja sudah mengenal hirup-pikuk kota, mereka sudah terbiasa berhadapan dengan kaum borjuis kapitalis kota. Selain itu, mereka lebih mudah di organisir karena berada dalam kehidupan modern kota. Tanpa mengesampingkan peran kaum marhaen desa, tetapi hal ini menurut saya benar. Maka dari itu, selama negara masih dikuasai kaum borjuis kapitalis, imperialis, atau feodalis, maka selama itu marhaen akan selamanya tertindas. Untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, maka negara harus dipegang dan diperintah oleh kaum marhaen.

Marhaeni : Gerakan Wanita Marhaen

Emansipasi menjadi topik yang hangat diperbincangkan awal abad dua puluh. Emansipasi di dengungkan oleh negara-negara barat. Mereka mengampanyekan tentang pentingnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender ini meliputi semua hal, kecuali fungsi biologis. Sehingga mulai abad dua puluh banyak gerakan wanita yang muncul dari berbagai paham dan tujuan. Lalu bagaimana marhaenisme menyikapi hal ini?.

Kesetaraan gender yang didengung-dengungkan oleh negara barat itu sebenarnya adalah produk kapitalis. Dengan tercapainya kesetaraan gender, maka wanita dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki, dalam hal ini mereka dapat bekerja dan menyukupi kebutuhannya sendri tanpa bergantung pada pasangannya. Ketika wanita bisa bekerja sendiri, seperti yang terjadi di negara-negara barat, mereka banyak yang masuk pabrik dan menjadi buruh. Hal ini tentu sangat menguntungkan kaum kapitalis karena mereka mendapat tambahan tenaga kerja yang murah. Kapitalis mendapat tenaga kerja dua kali lipat, sehingga membuat upah buruh semakin melorot, kaum ploretar semakin sengsara. Kaum borjuis lah yang telah merobek adat kuno tentang perempuan. Maka benar kata Henriette Ronald Host, bahwa pergerakan kaum perempuan dahulu merupakan suatu “pergerakan borjuis”. Tenaga buruh, ditambah dengan jumlah kaum wanita yang banyak, pada akhirnya membuat si kapitalis semakin membuncitkan perutnya sendiri.

Gerakan kaum buruh perempuan menjadi satu dengan kaum laki-laki. Mereka masuk bersama-sama kaum laki-laki ke kawah candradimukanya kapitalis stelsel, dan apabila kaum perempuan memiliki pergerakan buruh sendiri maka akan mudah dipecah-belah oleh kaum kapitalis. Dari kenyataan itu, maka Soekarno menganjurkan kaum marhaeni untuk menceburkan diri menjadi satu dalam gerakan revolusioner marhaen. Gerakan marhaen tidak memandang gender. Hal ini menjadi bukti bahwa marhaenisme adalah paham yang mengedepankan kesetaraan gender. Marhaen dan marhaeni adalah satu, mereka hanya dipisahkan oleh perbedaan biologis. Marhaen dan marhaeni memiliki musuh yang sama, maka dari itu kaum marhaeni juga haruslah revolusioner. Soekarno menyerukan kaum marhaeni untuk menjebol adat kuno dan kolot yang mengekang kaum perempuan Indonesia. Dengan menjebol adat kuno bukan berarti menentang adat dan sopan santun, tetapi untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari keserakahan kapitalis.

Marhaenisme pasca Nawaksara

Marhaenisme mencapai puncak kejayaannya sseiring dengan masa kejayaan Soekarno. Ketika G 30 S meletus marhaenisme mengalami pergeseran. Kongres PNI pasca G 30 S menyatakan bahwa marhaenisme adalah ajaran Soekarno yang sesuai dengan pancasila dan menghilangkan konsep dasar marxisme-nya. Berlakunya TAP MPRS No25/1966 yang menyatakn pelarangan terhadap ideologi Marxime-Leninisme pada akhirnya juga menyeret marhaenisme pada kehancuran. Padahal seperti yang sudah saya jelaskan diatas, bahwa marhaenisme adalah marxisme-soekarno, bukan marxisme-leninisme sehingga secara yuridis marhaenisme tidaklah dilarang. Namun, mereka yang memiliki ideologi marhaenisme atau yang sukarnois ditangkap dan diberangus tak ubahnya dengan kaum komunis Indonesia. Orde baru menganggap bahwa ajaran “kiri” haruslah dihilangkan sama sekali dari Indonesia. Marhaenisme memasuki masa gelap pada masa Orde Baru. Marhaenisme masa orde baru tidak memiliki bentuknya yang sejati, karena ruh marxisme-nya dicabut oleh pemerintah Orde Baru. Hal ini diperparah dengan diberlakukannya Undang-undang mengenai asas tunggal. Maka jangan heran jika kalau sekarang kita menanyakan kepada orang awam “apa itu marhaenisme”, mereka kebanyakan akan menjawab “marhaenisme ya kayak komunis gitu”.

PDI anak kandung PNI, Marhaenis kah?

Kita tentu mengenal Partai Demokrasi Indonesia yang memiliki logo kepala banteng, logo yang sama dengan PNI. Banyak politisinya yang mengatakan bahwa PDI merupakan anak kandung dari PNI. Apakah PDI memiliki dasar ideologi yang sama dengan PNI yakni marhaenisme? Secara yuridis PDI tidak pernah mengakui bahwa mereka marhaenis. Dalam AD/ART asas Partai Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila 1 Juli. Namun dalam beberapa hal mereka tidak jarang pula menyebutkan marhaenisme. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa anak kandung belum tentu anak ideologis. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak bisa dikatakan sebagai anak PNI. Mereka yang kini menguasai pemerintahan tidak menggunakan asas marhaenisme, tidak menggunakan soio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Hal ini wajar saja karena sampai sekarang wajah marhaenisme belum bersih 100%. Dengan menggunakan asas marhaenisme, tidak mungkin PDI dapat mendapat banyak suara rakyat. Mereka lebih suka menggunakan istilah partainya “wong cilik”. Pendapat yang mengatakan bahwa PDI anak kandung PNI mungkin ada benarnya, tetapi PDI bukanlah anak ideologis PNI dan PDI tidaklah marhaenis. Saya akan mendiskusikan hal ini secara lebih “berani” dalam dikusi nanti.

Mempertimbangkan konsep Marhaenisme untuk Indonesia

Dewasa ini kita melihat perpolitikan Indonesia yang carut marut. Krisis kepemimpinan melanda bangsa Indonesia. Ideologi negara tidak lagi dipegang teguh mereka yang kini berada di pucuk pimpinan negeri. Indonesia sejak Orde Baru menjadi negara kapitalis. Tanah rakyat banyak yang di serobot dengan dalih pembangunan. Kapitalisme semakin merajalela. Rakyat semakin sengsara. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita Soekarno. Soekarno menghendaki suatu masyarakat yang adil dan makmur. Soekarno juga tidak menghendaki demokrasi parlementer yang hanya mewakili kepentingan salah satu golongan saja. Negara telah memberi penjelasan bahwa tidak metolerir segala sesuatu yang bertentangan dengan pancasila, dalam hal ini marhaenisme (barangkali) bisa mejadi jawaban untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan sesuai dengan Pancasila. Seiring dengan termarjinalkannya kaum marhaen Indonesia, “wong cilik” harus bersama-sama membela nasibnya sendiri. Negara tentu memberi perlindungan, tetapi rakyat juga harus berjaga-jaga apabila suatu hari negara terpengaruh oleh kaum kapitalis. Rakyat harus bersiap-siap mengahapi serangan kapitalis yang bernafsu menguasai tanah, misalnya. Untuk hal ini massa aksi rakyat harus digalakan. Marhaenisme memiliki asas tersebut dan memang begitulah seharusnya gerakan kaum marhaen. Bukan saya berniat mengganti ideologi negara, saya hanya memberi alternatif yang sesuai dengan dasar ideologi negara kita, yakni Pancasila.

Referensi:

Kalamkopi

Iklan Share this:
Sukai ini:Suka Memuat... Terkait