MIMIKRI ORDE BARU

Aug 19,2018

Belakangan ini jagat politik kita menunjukkan keanehan. Ada upaya menggiring publik hanya terpusat pada siapa calon wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Upaya ini gencar tersebar lewat media massa, pun media sosial. Pemilu 2019 dibuat sekadar ajang cari pasangan petahana. Diluar petahana, dianggap tak mampu. Cukup cari pasangan petahana, bukan lawan petahann

Siapa saja boleh dipasang ke petahana, lalu disurvei. Hasil survei disebar ke publik. Memang, ada juga survei pada lawan petahana. Tapi, di ujung survei lalu dibuat perbandingan skor prosentase, antara pelawan dan petahana. Artinya, skor pelawan tak akan pernah tersurvei melampaui petahana. Akhirnya, kembali lagi pada wacana pasangan, bukan lagi wacana pelawan.

Mirip suasana dulu saat rezim Orde Baru berkuasa. Walau bukan jaman survei seperti sekarang, tapi cara meyakinkan publik tetap sama. Lewat kebulatan tekad untuk petahana. Nyaris tiap pekan ada kebulatan tekad. Disiarkan langsung lewat televisi. Suatu hari ada komunitas memberi kebulatan tekad minta MPR memilih kembali petahana.

Di lain hari, komunitas berbeda tak mau kalah. Tiada pekan tanpa kebulatan tekad. Semua didata, format kebulatan tekad sama. Beda komunitas, satu tujuan. Mendukung terpilihnya kembali petahana. Ungkapan kebulatan tekad adalah data. Persis data survei, yang diklaim dari lapangan. Semarak kebulatan tekad adalah tonikum petahana.

Kian banyak dukungan lewat kebulatan tekad, itulah elektabilitas. Sekali kebulatan tekad bergulir, dukungan terus mengalir. Masa Orde Baru tak mengenal elektabilitas, tapi keterpilihan diukur dari maraknya kebulatan tekad. Tiap pekan berita kebulatan tekad disebar media massa. Petahana senang, pendukung riang. Tak peduli rakyat suka apa tidak, yang penting tekad kudu bulat. Para aktor pengusung petahana memanfaatkan adagium kondang demokrasi ‘pilihan rakyat’. Yang penting, rakyat berbulat tekad memilih petahana. Pemilu hanyalah stempel legitimasi atas kebulatan tekad. Aksi kebulatan tekad dimana-mana mendahului Pemilu. Hari-hari penuh panen dukungan menunggu kemenangan, lewat Pemilu.

Bagi pendukung petahana kebulatan tekad bukanlah rekayasa. Kebulatan tekad dianggap tak melanggar fatsun demokrasi. Itu cuma kreativitas politik. Lagipula, apa salahnya mendukung petahana yang sudah terbukti, tak sekadar umbar janji. Dalih ini nyaris tiap hari disemburkan ke publik lewat media massa. Rakyat dihipnotis lewat akrobat politik. Di saat yang sama, surplus tekad, defisit oposisi. Jangan coba-coba melawan, bisa-bisa dituduh subversif. Lalu, pelan-pelan disingkirkan dari gelanggang politik. Kebulatan tekad jalan terus, bak jadwal sirkus politik.

Dari kebulatan tekad masuk ke tingkat kemantapan. Proses ini masih mirip situasi sekarang. Usai elektabilitas, lalu kemantapan. Hasil elektabilitas jadi rujukan utama. Dipoles sana-sini untuk meyakinkan calon pemilih. Tak ada penjelasan definitif bagaimana angka elektabilitas bisa naik atau turun. Calon pemilih hanya melihat angka yang tinggi dari satu kandidat dibanding kandidat lain. Sihir elektabilitas memang memukau. Dengan penjelasan sekadarnya, elektabilitas sudah dianggap sahih untuk konsumsi publik. Dulu, aktor-aktor di balik layar ajang kebulatan tekad juga memainkan emosi publik. Hasil kebulatan tekad seakan cermin kehendak pemilih dari suatu wilayah.

Orde Baru memang masih dibenci, tapi juga dirindukan. Lihat saja kenyataan saat ini. Kian banyak orang membandingkan jaman Orde Baru dari masa sekarang. Kata orang, di jaman Orde Baru semua serba murah, semua serba ada. Subsidi terus jalan, tak ada pencabutan. Ukuran keberhasilan pembangunan Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi, belum menyentuh pemerataan. Rezim pertumbuhan ini masih bertahan sampai saat ini, boleh jadi sampai masa mendatang. Di balik rezim ini, bercokol para aktor pengelola ”keberhasilan” pertumbuhan. Propaganda keberhasilan itu disasar nyaris ke semua lapangan melalui aneka cara. Hanya saja, sebagaimana layaknya para aktor Orde Baru, belum pernah secara definitif diulas apa dampak keberhasilan itu pada masyarakat luas.

Itu soal pertumbuhan ekonomi, ada pula soal politik. Orde Baru sangat alergi parpol banyak. Bagi rezim Orde Baru, parpol cukup beberapa saja, toh fungsinya parpol cuma penyedia kadernya untuk DPR. Sedangkan nyaris seluruh menteri di pemerintahan, lembaga yudikatif dan aneka lembaga pemerintahan lain, hanya boleh dari parpol penguasa. Kontestasi politik hanya semu, dan sekadar menggugurkan kewajiban prosedur demokrasi saja.

Roda sejarah rupanya kembali terulang kini. Seruan penyederhanaan jumlah parpol terus berkumandang, pemenang pemilu sudah pasti memborong seluruh jabatan di pemerintahan. Bahkan merambah ke lembaga yudikatif. Netralitas hanya di atas kertas, fakta bisa berbeda. Walau muncul banyak parpol, namun yang penting misi koalisi. Dominasi satu parpol di era Orde Baru berganti dominasi satu koalisi parpol atas seluruh kanal pemerintahan.

Harus disadari, Orde Baru bukanlah sekadar siapa penguasa kala itu. Sebab, Orde Baru adalah sebuah sistem yang menghasilkan produk politik, produk ekonomi dan produk sosial. Era boleh berganti, tapi sistem bisa kembali. Ia tidak tergusur ketika reformasi menggelegar, tapi ia sementara lelap dalam satu periode pemerintahan pasca reformasi. Pada periode berikutnya, sistem Orde Baru itu pelan-pelan kembali ke pusaran kekuasaan. Apalagi ketika reformasi tidak menghasilkan apa-apa walau ada klaim keberhasilan. Itu cuma klaim, tapi bukan sebuah sistem baru perwujudan janji reformasi.

Sejumlah lembaga baru mengisi ruang pemerintahan, tapi kinerja mereka dikebiri. Hadir gagah dalam pelataran baru pemerintahan, namun anggarannya terus tergerus. Contohnya, Komisi Yudisial atau Ombudsman Republik Indonesia. Keduanya lembaga baru produk reformasi, tapi anggaran keduanya merosot tajam dari tahun ke tahun. Hanya karena, kalah pamor dari KPK. Sistem produk reformasi tak berjalan, dan perlahan namun pasti tergantikan mimikri sistem Orde Baru yang bertumpu pada stabilitas, efisien serta efektif. ***

TENTANG PENULIS

Rosdiansyah adalah Peneliti pada The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi/JPIP, Surabaya

Repost dari: Berpijar.com

Iklan Share this:
Sukai ini:Suka Memuat... Terkait